WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewarisi aplikasi LaporGub yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan secara online.
Para organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Tengah wajib menindaklanjuti aduan tersebut.
“Saya kasih aturan 1×24 jam harus direspon, dijawab saja. Kalau 1×24 jam nggak direspon, dan kalau itu kejadian sampai tiga kali. Saya telepon, Pak dan Ibu apakah sudah bosan jadi kepala dinas?” kata Ganjar pada Ahad (17/9/2023).
Lantaran sudah digertak, para ASN lalu bekerja dengan baik untuk masyarakat.
Dia menyebut, tak ada lagi jarak antara para Kepala OPD dengan staf dan masyarakat di Jawa Tengah untuk menyampaikan aduannya.
“Tiba-tiba ada kepala dinas yang semangat sekali, kalau dia betul-betul punya hasrat untuk melayani pasti langsung menelpon (warga). Orang yang ditelepon lapor ke saya mau konfirmasi, Pak Ganjar terima kasih saya ditelepon Ibu X,” jelas Ganjar.
Warga itu lalu bertanya sosok Ibu X yang menelponnya terkait aduan yang disampaikan.
Ganjar menyebut, orang yang menelponnya adalah Kepala OPD di Jawa Tengah.
“‘Ibu X itu siapa Pak?’ Itu Kepala Dinas bro. ‘Wah saya tidak tahu pak, tapi saya ngamuk ke dia’. Kamu punya hak untuk ngamuk, karena kamu adalah tuanku,” ucap Ganjar.
Tidak hanya mengakselerasi pelayanan untuk masyarakat, kata Ganjar, teknologi informasi yang ada dapat mengefisiensi belanja pemerintah. Lewat digitalisasi informasi, Ganjar dapat menyisir ribuan kegiatan dengan nomenklatur berbeda-beda.
“Setelah saya kumpulkan kira-kira overlap nya itu bangsa 2.000-2.500 nomenklatur yang terjadi. Begitu kami total pakai digitalisasi pemerintahan, apa yang terjadi? Rp 1,2 triliun bisa kami simpan,” jelas Ganjar.
Menurut dia, digitalisasi harus ditopang oleh pemerintahan yang bersih atau bebas dari praktik korupsi. Ganjar berujar, persoalan itu masih menjadi momok bagi Indonesia dan belum sepenuhnya dituntaskan.
“Kita takut untuk membicarakan secara terbuka, mestinya kita mulai berani mengatakan, pemerintahan yang bersih itu seperti apa maka antikorupsi menjadi wajib,” imbuhnya.
Demi tercapainya pemerintahan bersih di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Ganjar lalu melibatkan KPK. Para Wali Kota dan Bupati diminta meneken komitmen agar memasukkan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.
Quoted From Many Source
