Jokowi Disebut Langgengkan Kekuasaan Lewat Gibran Buntut Masalah dengan PDIP dan Megawati

Bisnis19 Dilihat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan mendapat sorotan. 

Pasalnya sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Hal tersebut tentu saja berseberangan dengan PDI Perjuangan (PDIP) yang sudah menentukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. 

Kondisi tersebut membuat Jokowi disebut mempunyai masalah pribadi dengan PDI Perjuangan (PDIP) termasuk dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo, menyayangkan sikap Jokowi jika memang langkah politiknya saat ini merupakan tindakan atas persoalan personalnya dengan Megawati.

Baca juga: Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Komit Wujudkan Indonesia Emas 2045

Kata dia, tidak sewajarnya Presiden Jokowi melakukan hal demikian yang justru memiliki dampak bagi demokrasi Indonesia.

“Jangan hal yang sifatnya pribadi yang personal ini kemudian masuk ke ruang ruang publik kemudian bahkan membajak ruang publik untuk kemudian memastikan atau melakukan upaya upaya politik,” kata Ari saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Langkah tersebut justru membuat Jokowi mendapat stigma negatif dari masyarakat terkait isu melanggengkan kekuasaannya sebagai presiden. 

Hal itu setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo sebagai upaya melanggengkan kekuasaan secara tidak langsung. 

“Bahkan kejatahan politik dan kejahatan hukum untuk kemudian melanggengkan atau memperpanjang terus kekuasaannya yang mungkin tidak oleh dirinya (Jokowi), namun kemudian oleh anaknya,” kata dia.

Baca juga: Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Dinilai Paling Banyak Dipilih Pengguna Medsos TikTok dan Instagram

Atas hal itu, jelang Pilpres 2024 ini, Ari meminta adanya keterlibatan dari koalisi masyarakat untuk ikut mengawal proses tahapan pemilu kali ini, demi menjamin netralitas dan integritas dari kepala negara tersebut.

Baca Juga  AHY Ungkap Alasan Demokrat Dukung Prabowo, Pemimpin yang Sadar Diri Bukan Superman

“Dan semoga ini menjadi refleksi kita bersama bagaimana soal netralitas ini sangat penting karena memang pertaruhannya soal legitimasi proses pemilu dan legitimasi hasil pemilu,” tukas Ari.

Diberitakan, Langkah politik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini tengah mendapat sorotan dari publik secara luas.

Sikap Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan publik termasuk dengan narasi ingin menelurkan dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *