RUU DKJ Dinilai Bentuk Kemunduran Demokrasi, PKS: Hak Warga Jakarta Dihilangkan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Delapan dari sembilan Fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khususan Jakarta (RUU DKJ) menjadi RUU inisiatif DPR.

Namun hanya Fraksi PKS DPR RI yang menolak usulan tersebut.

Rancangan aturan itu menuai polemik, karena salah satu klausul mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.

Artinya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jakarta secara langsung ditiadakan.

Baca juga: Tak Setuju Draft RUU DKJ, Surya Paloh: Selamatkan Jakarta dari Tirani Kekuasaan!

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut, rancangan regulasi itu dapat menghilangkan hak warga Jakarta dalam memilih pemimpinnya.

Situasi ini justru mengembalikan Jakarta seperti era Orde Baru, sehingga dianggap suatu langkah kemunduran.

“Jika ini disahkan jadi UU maka demokrasi kita akan mundur. Hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan,” kata Syaikhu pada Kamis (7/12/2023).

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini mempertanyakan urgensi dari mekanisme tersebut. Tata cara pemilihan kepala daerah di Jakarta tersebut juga dianggap akan memasung hak politik warga.

Baca juga: Surya Paloh Sebut RUU DKJ Mencederai Rasa Keadilan Politik Terhadap Warga Jakarta

“Tentu ini tidak sejalan dengan semangat reformasi,” jelas Syaikhu melalui cuitannya dalam akun X (sebelumnya Twitter).

Sementara itu mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memuji langkah PKS yang menolak RUU DKJ. PKS juga dianggap selalu konsisten menolak RUU yang merugikan rakyat.

“Saya salut terhadap @PKSejahtera yang saya nilai selalu konsisten berjuang untuk rakyt, keadilan, persatuan dan demokrasi,” katanya.

Hal senada dicuitkan oleh sejarawan JJ Rizal. Menurutnya RUU DKJ telah menghina hak demokrasi warga Jakarta.

“Apa sudah waktunya ya bung saya ajak orang Betawi minta merdeka aja, keterlaluan sih menghinanya ini, jahat banget,” ucap Rizal.

Baca Juga  Gemini Fourth MyTurn Concert video viral telegram link

Sementara itu di media sosial, ramai-ramai netizen menolak RUU tersebut lantaran mengancam hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.

“RUU DKJ amputasi hak pilih warga Jakarta , mengkhianati reformasi,” @kang_Soer.

“Sebagai warga Jakarta saya pastikan pilih partai yg menolak RUU DKJ ttg penunjukan langsung Gub-Wagub,” timpal @sersanqomar. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *